"Masyarakat punya prinsip Nimby not in my back yard. Mereka bilang setuju nuklir, tapi kalau ditanya bangun instalasi nuklir di halaman rumah mereka, mereka menolak," kata Purnomo Yusgiantoro dalam diskusi daring Energy & Mining Editor Society yang dipantau di Jakarta, Senin (12/4) dikutip dari ANTARA.
Sudut pandang Nimbyisme merupakan karakteristik penolakan masyarakat terhadap usulan pembangunan di daerah mereka. Prinsip ini hanya menentang pembangunan karena dekat dengan mereka dan akan mentolerir atau mendukung jika pembangunan itu berada jauh dari mereka.
Purnomo menceritakan pengalamannya saat berencana membangun PLTN di Gunung Muria, Jawa Tengah, sekitar tahun 2000-an di mana saat itu keputusan membangun PLTN secara bertahap berkapasitas 4.000 MegaWatt (MW) untuk memenuhi kebutuhan listrik.
"Saat itu tim kami ditolak untuk persiapan pembangunan pembangkitan, akhirnya kami kembali, bahas lagi, lalu dibawa sampai ke sidang kabinet," kata Purnomo.
"Di sidang kabinet diputuskan tidak bangun lagi di Gunung Muria. Listrik cari di tempat lain," tambahnya.
Bila pemerintah ingin mengembangkan energi nuklir dalam komposisi bauran energi nasional, lanjut dia, opsi ini harus memperhatikan dampak lingkungan dan penerimaan publik.
Sementara itu Rektor Institusi Teknologi PLN Iwa Garniwa mengatakan Indonesia sudah seharusnya menguasai PLTN karena nuklir adalah energi masa depan.
Meski demikian, PLTN bukan untuk mengganti energi tapi hanya sebagai bauran untuk membantu solusi kebutuhan energi di dalam negeri.
"PLTN harus kita kuasai karena next future energy. PLTN bukan untuk menggantikan energi tapi menjadi mix energy yang membantu solusi kebutuhan energi," kata Iwa Garniwa.
Diketahui, program pengembangan energi nuklir di Indonesia bagaikan roller coaster. Perbincangan awal untuk menjadikan nuklir sebagai pembangkit listrik dimulai tahun 1978, ada banyak kajian ilmiah yang dilakukan oleh para ilmuwan nasional kala itu.
Emoticon